BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU– Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat SH MH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Kartini Jakarta tersebut, dibuka Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Jumat (10/10) pekan lalu.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dengan fokus pada upaya memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah serta mempersempit kesenjangan antara pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program makan bergizi gratis (MBG), penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Desa Merah Putih, serta perluasan akses energi bersih melalui program PLTS “1 hektar 1 megawatt”.
“TPAKD diharapkan dapat mempercepat akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM di daerah. Pemerataan akses keuangan merupakan bagian dari keadilan sosial untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Airlangga.
Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, menyambut baik arahan pemerintah pusat tersebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu akan selalu siap mendukung langkah percepatan inklusi keuangan di daerah.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan merupakan bagian penting dari strategi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas pembiayaan bagi UMKM, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal.
Dalam kegiatan tersebut, juga diluncurkan Roadmap Nasional TPAKD 2025–2029 serta TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang berhasil mempercepat akses keuangan masyarakat.
Hadirnya Wakil Wali Kota Kotamobagu pada agenda nasional ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan yang berkeadilan.**
