BOLMONGRAYA.CO, BOLTIM– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan aktifnya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa di wilayahnya.
Piagam penghargaan diterima langsung Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dalam acara pengukuhan Kakanwil Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Posbankum, pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulut, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulut, Kamis (26/2/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menyampaikan rasa syukur atas diraihnya penghargaan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pembentukan Posbankum Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah, melainkan untuk seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur. Akses terhadap bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Karena itu, kami akan terus mendorong penguatan Pos Bantuan Hukum Desa agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Top eksekutif Pemkab Boltim ini menilai, kehadiran Posbankum dan pelatihan paralegal desa/kelurahan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah potensi konflik, serta mendorong penyelesaian persoalan hukum secara cepat, tepat dan humanis di tingkat desa.
“Pemerintah Kabupaten Boltim siap untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut dalam mewujudkan desa sadar hukum di seluruh wilayah Boltim,” ungkap Oskar.
Sementara itu, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan hukum di lapangan.
“Posbankum ini akan sangat membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Kita berharap program yang dirancang Kementerian Hukum ini semakin memperkuat keadilan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Yulius.
Acara yang digelar di Graha Gubernuran Manado ini, dihadiri Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, jajaran Forkopimda Provinsi Sulut, serta para Bupati dan Wali Kota se Sulut.(*/Wan)
