BOLMONGRAYA.CO, BOLSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mempertanyakan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), bagi masyarakat terkena dampak Covid-19.
Perhatian anggota DPRD Bolsel Sunardi Kadullah, serta beberapa warganet itu, terkait dari aspirasi Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolondadu Satu, Neli Tontoli, yang mempertanyakan status Aparatur Sipil Negara (ASN), yang masuk di daftar penerima.
Sunardi Kadullah Aleg Bolsel saat ditemui media bolmongraya.co usai menghadiri paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahap II mengatakan, Dinas Sosial agar kembali memverifikasi dan validasi data penerima bantuan, sebab banyak yang sudah tidak layak.
“Coba data penerima bantuan di publikasikan di tempat umum agar bisa di akses dan diketahui masyarakat, selama ini kan tidak ada, ini kan aneh,” tegas Aleg tiga periode ini.
Sementara Neli Tontoli, saat di konfirmasi berharap ASN dan penerima PKH tidak bisa lagi menerima BST dari Kemensos tersebut.
“Di desa ini masih banyak yang layak menerima bantuan tersebut,” singkat Tontoli.
Terpisah, kepala desa Tolondadu Satu, Bobi Nupulo mengungkapkan, pihaknya sangat teliti dengan daftar bantuan, mengenai ASN dan penerima PKH yang masuk dalam daftar tersebut itu merupakan data dari kemensos melalui Dinsos Bolsel.
“Memang ada, tapi kami hanya diberikan kewenangan untuk mengecek data ganda dan yang sudah meninggal,” ungkapnya.
Meski begitu, Bobi menegaskan jika sudah mengajukan komplain ke pihak Dinsos Bolsel melalui Camat Bolaang Uki.
“Sudah kita ajukan untuk diganti. Paling tidak kalau tahap satu sudah tak bisa diubah, maka setidaknya tahap dua dan tiga bisa diganti dengan orang lain,” tegasnya.
Paisal Tuliabu
