BOLMONGRAYA.CO, BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H Iskandar Kamaru SPt mengikuti, Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021.
Kegiatan dirangkaikan dengan launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP), Pencegahan Korupsi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual, di Ruang Rapat Bapelitbangda, Kawasan Perkantoran Panango pada, Selasa 31 Agustus 2021.
Dalam kegiatan yngg diikuti oleh para Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, bahwa KPK telah diberi mandat dalam melakukan pemberantasan korupsi dan ada 8 fokus utama KPK.
“Kami fokus mengawasi dan memberantas korupsi dalam perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu/perizinan, kapabilitas API (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola keuangan Desa,” ucapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BPKP Muh Yusuf Ateh yang menyampaikan, salah satu resiko utama yang menghambat pencapaian tujuan adalah resiko fraud, oleh karena itu manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi resiko fraud.
Baca Juga : Didampingi Nayodo, Tatong Bara Tandatangani Revisi RTRW 2014-2034
“Terkait hal ini pimpinan harus bisa menyadari resiko fraud ini pada pemda masing-masing,” jenisnya.
Lanjutnya, Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan bentuk implementasi mitigasi, atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.
“BPKP juga menyiapkan upaya dalam mendorong penguatan pengendalian Korupsi dari sisi Edukatif, Represif dan Preventif. Terima kasih atas apresiasi dan semoga ke depan, BPKP bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada Negara,” katanya.
Dalam acara ini, Mendagri Muh Tito Karnavian membuka secara resmi Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan mengucapkan, terima kasih atas kerja sama KPK dan BPKP dalam pembuatan sistem MCP dan berharap seluruh Kepala Daerah bisa ikut dengan sistem ini.
Selanjutnya, Mendagri memaparkan tentang temuan-temuan yang sering terjadi dari perencanaan yang kurang tepat, penganggaran yang kurang tepat dan pelaksanaan program.
Di akhir sambutannya, Mendagri menghimbau di masa pandemi Covid-19 ini, seluruh kepala daerah harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan, agar tidak menambah beban masyarakat.
“Di tengah pandemi Covid-19 ini, maka efisiensi harus betul-betul dilakukan, dan kecerdikan mencari peluang, agar tidak merugikan masyarakat, serta mampu mendorong pendapatan daerah,” tutup Mendagri.
Turut mendampingi Sekda Marzanzius A. Ohy SSTP, MA, Inspektur Ridel Paputungan beserta jajaran, Kaban Keuangan beserta jajaran.
Paisal Tuliabu
