DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bоlmоng), menggelar dua agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Kegiatan dilaksanakan di ruang paripurna DPRD, Selasa, 31 Agustus 2021.
Dalam agenda RDP pertama, anggota DPRD membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pengelolaan dana desa, di Desa Gogaluman, Kecamatan Poigar serta pelantikan BPD dan kesiapan menghadapi Pilsang Serentak.
Dalam RDP itu, Komisi Satu DPRD Bolmong mengundang Kadis DPMD Bolmong Deyselin T Wongkar. Selain mereka juga menghadirkan Sangadi (Kepala Desa) Gogaluman untuk dimintai keterangan.
Kedatangan Sangadi Gogaluman Elroy Wawointana berdasarkan laporan Bendaharanya Gabrela Viona Kendage atas pemecatan secara sepihak kepadanya.
Namun saat dimintai keterangan, Elroy mengatakan jika Bendahara itu hak prerogatif Sangadi.
“Berbeda dengan perangkat desa, itu harus dibuka seleksi. Tapi kalau bendahara itu hak prerogatif saya,” katanya.
Selain itu, ia menambahkan jika pergantian Bendahara itu berbeda dengan perangkat desa.
“Kalau perangkat desa itu harus ada rekomendasi dari Camat. Tapi kalau bendahara itu hak prerogatif Sangadi,” tegasnya.
Pendapat ini pun diterima oleh anggota Komisi I DPRD Bolmong Masri Daeng Masenge, I Wayan Gede, Tetti Kadi Mamonto, dan Nevi Mamonto.
“Sesuai aturan memang itu hak prerogatif dari Sangadi, tapi saya minta mungkin ada cara-cara yang lebih kekeluargaan agar tidak ada ribut-ribut nantinya,” ujar anggota Komisi I Masri Daeng Masenge.
Sementara dalam agenda RDP yang kedua, Komisi Satu DPRD Bolmong mengundang BKPP Bolmong. Dalam RDP kedua itu, mereka membahas implementasi peraturan pemerintah tentang management ASN, serta kuota CPNS dan PPPK.
Salah satu anggota Komisi I DPRD Bolmong Tetti Kadi Mamonto meminta tanggapan BKPP terkait intervensi dalam penerimaan CPNS, terutama untuk anak-anak daerah.
“Jadi jangan hanya masuk sebagai ASN di Bolmong itu masyarakat dari luar. Ketika mereka jadi hanya dua tahun lalu pindah lagi ke daerah mereka,” katanya.
Dirinya pun meminta agar BKPP punya solusi untuk anak-anak daerah.
“Jangan jadikan Bolmong sebagai batu loncatan saja,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi I lainnya I Wayan Gede meminta agar BKPP lebih jeli terutama dalam hal lelang jabatan. Pasalnya saat ini Pemkab Bolmong sedang melakukan lelang jabatan hingga eselon II.
“Kami minta agar tempatkan orang-orang yang berkualitas untuk jabatan-jabatan strategis. Agar Bolmong bisa lebih maju nantinya,” ungkapnya.
Di tempat yang sama Kepala BKPP Bolmong Umarudin Amba mengatakan jika penerimaan CPNS di Bolmong terbuka bagi siapa saja.
“Jadi bukan hanya anak daerah saja, semuanya bisa ambil bagian dari penerimaan CPNS ini,” jelasnya.
Meski begitu, Amba menegaskan tak akan tutup mata atas nasib para anak-anak daerah di CPNS 2021.
”Intervensinya tetap ada, tapi tak banyak,” ujarnya.
Advertorial
