BOLMONGRAYA.CO, BOLMUT – Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bolmut tahun 2026, pada Selasa (15/04/2025) di Aula Bapelitbangda.
Diketahui, Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Musrenbang merupakan wadah yang sangat strategis dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui forum ini, pemerintah daerah akan merumuskan program prioritas yang akan menjadi dasar pembangunan kedepan sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Namun, perumusan program tidak semulus berjalan di atas aspal, atau tarian pena diatas kertas, Pemerintah Daerah diperhadapkan oleh sejumlah problem yang tentunya akan berdampak pada pembiayaan program terkait, yang akhirnya cita-cita pembangunan dan harapan akan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.
Apa saja tantangan dalam membangun daerah?
Hal ini pun disampaikan secara gamblang oleh Bupati Bolmut. Dalam sambutannya, Sirajudin Lasena, menjelaskan jika, melihat kondisi saat ini, pemerintah diperhadapkan dengan berbagai tantangan global yang dinamis, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, hingga perubahan iklim fluktuasi harga komoditas. Berbagai kondisi tersebut memerlukan kebijakan strategis dan efisiensi anggaran.
Sambungnya, terkait geopolitik global, seluruh dunia saat ini dipusingkan dengan satu kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump, begitu tidak adilnya satu kebijakan tarif impor yang diberlakukan atas produk-produk Indonesia yang masuk ke USA sebesar 32%.
“Jangan pernah membayangkan bahwa kebijakan geopolitik itu tidak berdampak pada ekonomi di daerah, saya berani katakan, sangat berdampak. Kenapa?, karena indeks ketergantungan fiskal kita terhadap dana transfer pusat itu sangat tinggi, fiskal kita itu sangat rendah. Artinya apa, kita tidak akan mampu memastikan pembiayaan belanja daerah tanpa didukung transfer pemerintah pusat.” Ungkapnya.
Lanjutnya, jika transfer yang bersumber dari pendapatan negara, kemudian pendapatan negara itu akan terpengaruh dengan kebijakan internasional, maka sudah pasti transfer dari pemerintah pusat ke daerah akan terpengaruh.
Kemudian, terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dirinya menyatakan bahwa hal ini pun sangat berdampak terhadap perekonomian nasional sampai ke daerah.
“Kemarin, hal-hal yang boleh kita lakukan dengan dukungan anggaran mungkin 50%, sekarang karena kebijakan efisiensi, maka kita evaluasi, mungkin hanya bisa 20 sampai 10%, berani kita memangkas itu, karena ada apa? Ada gol, yang harus kita tuju. Maka saya sudah sampaikan ke teman-teman OPD, kencangkan ikat pinggang.” Paparnya.
Dirinya pun menyentil kondisi keuangan daerah yang hanya berharap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dikhawatirkan tidak mampu dalam membiayai sejumlah program.
“Satu contoh saja, terkait dengan belanja pegawai untuk pembayaran PPPK, baru satu aspek itu kita pusing, apalagi bicara tentang prioritas kedepan. Tidak boleh hanya terpaku dengan APBD, tidak akan mampu, bayar PPPK saja tidak mampu, apalagi PPPK yang baru nantinya 600-an ini sudah di-SK-kan, CPNS 400-an sudah di-SK-kan, maka pusing untuk mencari sumber pembiayaan, karena model manajemen transfer pemerintah pusat pun, sudah tidak sama seperti 5 tahun kemarin.” Jelasnya.
Lanjutnya, bagi daerah-daerah perkotaan besar, ketika terjadi perubahan kebijakan transfer, mereka tidak goyah, karena ditopang oleh sumber pembiayaan lain, seperti PAD yang mampu menopang permasalahan fiskal daerah.
“Itu kalau daerah perkotaan, tapi bagi Bolmut, Bolsel, Gorut dan daerah selevel lainnya, dengan kondisi seperti ini, mau lari kemana coba?, Sementara kita harus memastikan bahwa pemerintahan ini harus terus berjalan, memastikan harus melayani kepentingan masyarakat, dan memastikan melaksanakan pembangunan. Publik tidak mau tahu, daerah itu ada uang atau tidak, yang pasti publik tahu harus mendapat pelayanan langsung dari pemerintah.” Ungkapnya.
Seperti apakah peluang dan solusi atas permasalahan tersebut?
Kondisi kekinian terkait dengan geopolitik dunia dan nasional, yang saat ini memerlukan kekompakan, dan pandangan yang sama, memerlukan visi yang sama, langkah yang sama, pemikiran yang sama.
Menurut Bupati, semua pihak harus berani berfikir untuk out of the box, keluar dari pemikiran yang biasa-biasa saja.
“Pertama, kita harus tahu persis kondisi eksisting daerah, siapapun dia, pertanian kondisinya seperti apa, luas sawah basah yang teririgasi ada berapa hektar, produksi padi kita ada berapa banyak, panen setiap tahun itu ada berapa ton per hektar? harus tahu,”
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan data, dan harus tersinergi, baik data yang ada di pemerintah, dan data yang ada di legislatif, karena itu akan menjadi input pada saat merumuskan sebuah kebijakan.
“Dalam ilmu administrasi kebijakan, pada saat salah kita menerima input, menerima data, dalam rangka perumusan kebijakan, maka pasti kebijakan dan implementasi kebijakan akan salah. Maka melalui forum ini, kita akan berangkat dari data.” Ungkapnya.
Selanjutnya, harus meningkatkan koordinasi, menggandeng segenap stakeholder, untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada.
“Mari teman-teman DPRD, kita bekerja sama, kita sampaikan aspirasi dan permasalahan ke Provinsi, Pak Gubernur sangat care terhadap persoalan yang ada di daerah,” terangnya.
Lanjutnya, membangun Bolmut harus butuh sentuhan dari kebijakan pemerintah provinsi, mapun pemerintah pusat, tidak bisa berharap terus menerus dengan APBD.
“Kita butuh sentuhan APBN dari pemerintah pusat, maupun perhatian dari pemerintah provinsi, berhenti study banding ke daerah A atau B, saatnya kita dobrak pintu-pintu kementerian sekarang, sehingga seluruh program yang kita bahas hari ini akan terlaksana dengan baik.” Ucapnya.
Adapun rancangan tema pembangunan Kabupaten Bolmut pada tahun 2026 yaitu pemerataan kesesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sefrta reformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yakni :
- Memperluas akses pendidikan, kesehatan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat
- Penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan, akses modal dan pendampingan usaha
- Peningkatan keamanan, kwalitas pemukiman dan akses transformasi ramah lingkunan
- Penataan regulasi dan reformasi birokrasi untuk transparansi dan akuntabilitas.
Penulis : Chan
