BOLMONGRAYA.CO JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan KPU tidak saling menyalahkan terkait adanya warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019. Bawaslu mengimbau agar data WAN yang masuk ke dalam DPT segera dibersihkan dan dihapus.
“Menurut saya, posisi kita tidak untuk melempar siapa yang paling bersalah. Tetapi mumpung ada waktu untuk dibersihkan ya kita bersihkan dan itu menjadi kesepakatan forum kemarin,” ujar Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Rabu (6/3/2019).
Menurut Mochammad Afifuddin, kedua lembaga tersebut harus bersama-sama memikirkan upaya menyelamatkan DPT yang bersih dan akurat. Jika ada permasalahan, harus segera diselesaikan melalui verifikasi yang cermat sehingga DPT bersih dari data WNA.
“Tidak perlu lagi mengatakan saya paling benar dan itu salah yang lain, tetapi bangun komunikasi yang efektif untuk menyelamat DPT kita dalam waktu yang tersisa menjelang pemungutan suara,” imbuh Mochammad Afifuddin.
Mochammad Afifuddin lebih jauh menegaskan, tampaknya relasi antara KPU dan Ditjen Dukcapil Kemdagri sedikit tegang soal WNA yang masuk DPT Pemilu 2019, sehingga komunikasi mereka kurang harmonis.
“Ini tentunya tidak bagus ke depannya. Ini soal sinergi, yang harusnya lebih dipositifkan cara pikirnya untuk menyelamatkan hak pilih masyarakat. Apalagi banyak hal yang harus dipersiapkan secara cermat di Pemilu serentak 2019,” ucap Mochammad Afifuddin.
Persoalan WNA masuk DPT memang sedikit membuat tegang antara KPU dan Ditjen Dukcapil Kemdagri karena keduanya saling melempar kesalahan yang menyebabkan WNA masuk DPT Pemilu 2019. Terakhir, Dukcapil telah menyerahkan data 103 WNA yang masuk DPT kepada KPU, sembari menyindir KPU.
Sumber: Beritasatu.com
