DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah kini berhasil menjawab keluhan masyarakat mengenai kelangkaan minyak tanah yang terjadi di tujuh Kecamatan di Buton Tengah.
Ketua Komisi III DPRD Buton Tengah, Tasman SE, menyatakan pihaknya telah mendapatkan hasil dan jalan keluar yang baik dalam mengurai masalah tersebut.
Komisi III juga telah berkunjung dan melakukan audiensi bersama pihak Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Hasilnya, pihak DPRD Buton Tengah mengusulkan penambahan kuota minyak tanah di Buton Tengah agar tidak terjadi kelangkaan minyak tanah seperti yang dialami masyarakat.
“Bulan Oktober lalu ada penurunan, nanti Desember kemarin baru normal kembali kuota yang masuk. Sekarang itu nanti dimulai 2023, ada penambahan 15.000 kiloliter per bulan. Jadi satu tahun itu 180.000 kiloliter,” tutur Tasman, Selasa (7/1/2023).
“Ini kelanjutan dari rapat sebelumnya, di mana terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah dan kami usulkan penambahan kuota dan sudah disetujui,” sambungnya.
Tasman pun meminta kepada masyarakat Buton Tengah agar tak perlu khawatir lagi soal kelangkaan minyak tanah, sebab penambahan kuota sebesar 15 KL tersebut diperkirakan akan terealisasi mulai Januari 2023.
“Penambahan itu di Januari ini sudah akan direalisasikan penambahannya. Artinya kita sudah bisa perjuangkan di BPH Migas untuk penambahan kuota. Ini bisa mengurangi kelangkaan minyak tanah selama ini,” katanya.
Tasman juga menghimbau kepada distributor dan agen minyak tanah yang berada di Buton Tengah, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Gubuernur Sulawesi Tenggara tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) selama menjual minyak tanahnya kepada masyarakat.
“Untuk harga tidak ada kenaikan karena HET itu Rp5.500 dan dalam waktu dekat kita mau konsultasi ke gubernur karena yang menetapkan HET itu adalah Peraturan Gubernur. Jadi untuk merubahnya harus di sana juga,” urainya.
Tasman pun melanjutkan, dengan adanya penambahan kuota minyak tanah tersebut, Tasman menginginkan adanya penambahan pangkalan minyak tanah. Agar distribusi minyak tanah ke masyarakat bisa terjadi secara merata.
“Nanti kita himbau agennya untuk tambah pangkalan. Karena masih banyak desa yang belum punya pangkalan.” Pungkasnya. (Adv/M)
