Jakarta – Dalam pertemuan afternoon tea di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan hasil pertemuan Jokowi dengan menteri keuangan terkait proyek MRT. Jokowi belum bisa menjelaskan ke anggota DPRD karena masih dalam proses.
“DPRD hanya tanya bagaimana hasil pertemuan dengan menkeu, ya kita bilang ini masih dalam proses,” ujar Jokowi usai melakukan afternoon tea di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).
Jokowi mengharapkan agar hasil pertemuan dengan menteri keuangan dapat segera diputuskan. tetapi dengan prinsip kehati-hatian.
“Saya ingin segera diputuskan tapi dengan prinsip kehati-hatian masalah negosiasi seperti ini biasa dalam bisnis,” ujarnya.
Menurut Jokowi dalam pertemuan dengan menteri keuangan Agus Martowardojo, dirinya pesankan agar lebih berhati-hati. “Jadi lebih bagus agak mundur tapi benar dari pada cepat-cepat tapi tidak benar,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait soal proyek kereta bawah tanah atau MRT. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengaku berhati-hati dalam memutuskan proyek yang diwariskan Gubernur DKI sebelumnya.
Menurut Jokowi, pihaknya akan mengalami kerugian jika ada salah hitungan dan keputusan yang diambil. Pasalnya, sambung Jokowi, hal ini menyangkut dengan nilai dari APBD DKI yang tidak sedikit terbebani.
“Karena nanti akan membebani saya jika salah putuskan. Bukan ingin berlama-lama tapi menyangkut APBD dan uang yang besar. Jadi yang dibicarakan itu equity sharing dan invesment sharing,” terang Jokowi.
Seperti diketahui, tepat pukul 15.00, Jokowi sampai di pelataran Gedung Kementerian Keuangan. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu diagendakan membahas pembiayaan MRT. Jokowi yang datang mengenakan batik coklat ini menyatakan dirinya akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengubah komposisi pembiayaan proyek tersebut. Pasalnya, dengan komposisi yang ada saat ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta merasa keberatan.
(edo/mpr)
