BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU– Penjabat Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Senin (30/10/2023).
Rakor yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri tersebut, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pada kesempatan ini, Asripan Nani menyampaikan sejumlah poin dalam sesi arahan yang diberikan Mendagri.
Dimana, Asripan menyampaikan bahwa sinkronisasi perencanaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota penting dilakukan untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan permasalahan pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang harus mendapat perhatian seluruh pemerintah daerah.
“Saya mencatat tadi dan menjadi keprihatinan saya bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia 9,1 tahun. Pertanda bahwa kualitas pendidikan sumber daya manusia di seluruh Indonesia ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
“Demikian halnya dengan sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di indonesia, termasuk Pemerintah Kota Kotamobagu karena dengan kesehatan ini bisa menjadikan manusia memiliki kualitas untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karenanya selaku Pemerintah Kota Kotamobagu saya mencatatkan hal ini untuk kemudian dapat dikoordinasikan dan mampu diimplementasikan di daerah,” sambung Asripan.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan kepala daerah harus melakukan penguatan dalam roda pemerintahan di daerah, dengan mengoptimalkan program strategis nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian diselaraskan dengan program daerah.
“RPJPN ini akan menentukan masa depan indonesia dua puluh tahun ke depan. Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota perintahkan, buat tim dari Bappeda atau dari eksternal, bahas mau dibawa ke mana daerah ini, siapkan anggarannya,” tegas Tito.
“Untuk mendukung visi besar ini, kepala daerah harus memiliki konsep, power dan folkowers dalam menyusun rencana kerja yang akan dimulai 2025 mendatang. Dengan begitu pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan,” sambungnya lagi.(**)
