BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU– Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) menuai sorotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta.
Sofyan menyayangkan kunjungan Dinkes ke Posyandu terbilang rendah ditengah gencarnya upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Kota Kotamobagu.
Terungkap dalam kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting atau AKS, Kamis (3/11) kemarin, persentase kunjungan Dinkes ke Posyandu hanya 40an persen.
“Persentase capaian kunjungan ke Posyandu oleh Dinas Kesehatan baru 40 persen lebih, ini sangat rendah. Ada apa ini? Pemerintah wajib memberikan akses pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bidang itu 100 persen harusnya. Kalau capaian layanan kita baru 40an persen ini masih sangat jauh. bagaimana percepatan penanganan stunting bisa teratasi kalau kunjungan ke Posyandu saja masih sangat rendah. Ini masalah yang serius sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan kunjungan ini,” tegas Sofyan dalam sambutannya, saat membuka kegiatan.
Lanjutnya, pada tahun 2024 pemerintah pusat menetapkan target stunting 14 persen dalam RPJMN. Sementara di Kota Kotamobagu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI masih berada diangka 22,9 persen pada tahun 2022.
“Ini berkali-kali saya ingatkan dalam pertemuan tentang penanganan stunting, bahwa Kota Kotamobagu masih sangat jauh dengan target pemerintah pusat lewat RPJMN yaitu 14 persen pada tahun 2024. Kita butuh upaya dan kerja keras secara bersama dari perangkat daerah yang didukung berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, laporan yang diterimanya, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau e-PPGBM Kota Kotamobagu menurun dari tahun ke tahun.
Data e-PPGBM ini kata Sofyan, merupakan data akurat by name by adress yang sangat memudahkan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.
“Ini tentu berkat kerja keras berbagai pihak dalam melakukan pengukuran terhadap sasaran balita yang pada tahun 2023 ada sebanyak 7.248. Dimana pada bulan Agustus sudah mencapai 89,4 persen. Ini saya minta agar bisa terus dimonitoring dan dievaluasi. Dengan begitu, pola intervensi kita akan tepat sasaran,” tandasnya.(**)
