BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU – Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 4 kecamatan, rata-rata masih dibawah 50 persen dari target.
Data tersebut, diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Hingga 2 Agustus 2023 tercatat realisasi penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan 4 kecamatan baru menyentuh 26,39 persen atau Rp 1.829.421.449 dari ketetapan pokok sebesar Rp 6.932.209.850.
Penerimaan tertinggi PBB-P2 di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan persentase 39,90 persen atau Rp 224.429.916 dari ketetapan pokok sebesar Rp 562.442.731.
Sementara kecamatan terendah yakni Kotamobagu Timur dengan realisasi 22,32 persen atau Rp 465.914.413 dari ketetapan pokok sebesar Rp 2.087.025.061.
Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan menegaskan, agar Lurah dan Kepala desa untuk lebih memaksimalkan penagihan di masing-masing wilayah.
“Kemarin kami memimpin apel di tiap kecamatan yang dihadiri para lurah, sangadi dan seluruh perangkat. Dalam apel kami sampaikan untuk memacu penagihan PBB dan retribusi, karena saat ini sudah memasuki bulan Agustus, sehingga kegiatan yang bersumber dari PAD jangan sampai terhenti akibat belum masuknya penerimaan PAD dari sektor PBB dan retribusi,” ujar Nasli saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 02 Agustus 2023 kemarin.
Ia pun menegaskan, bagi desa-desa yang belum memenuhi 25 persen realisasi penerimaan PBB-P2 dan retribusi sampah dari ketetapan pokok, maka belum bisa mencairkan Anggaran Dana Desa atau ADD tahap II.
“Bagi desa yang capaiannya dibawah 25 persen, maka konsekuensinya belum bisa mencairkan ADD tahap II. Begitu pun untuk kelurahan juga kami tekankan agar memaksimalkan penagihan,” ujarnya.
Masih menurut Nasli, evaluasi capaian PBB-P2 dan retribusi tersebut masih akan dilanjutkan. Dimana, setelah tingkatan kecamatan pihaknya akan secara rinci melakukan evaluasi di tiap desa dan kelurahan.
“Untuk evaluasi tahap dua, kami bersama BPKD, DLH, Dishub, Bagian Pemerintahan akan turun kembali ke 33 desa dan kelurahan. Hal ini menjadi atensi, sehingga kami akan terus turun ke wilayah guna mendorong realisasi penerimaan PBB-P2 dan retribusi sampah karena sangat berpengaruh pada kegiatan yang dibiayai PAD,” pungkasnya.
Hairun Laode
