BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU– Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib Sp.M, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Rabu 12 Maret 2025.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi APBD tahun 2025 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten dan kota dalam proses revisi APBD agar kebijakan yang akan diambil tidak akan tumpang tindih, sehingga benar-benar tepat sasaran sesuai postur anggaran.
Lebih lanjut, Gubernur menyebutkan ada tujuh prioritas utama yang harus diperhatikan dalam efisiensi anggaran, sebagaimana arahan Presiden. Dua di antaranya yang paling krusial adalah sektor pendidikan dan kesehatan.
“Produk kegiatan kita harus selaras dengan tujuh bidang efisiensi anggaran. Kita akan menyesuaikan dengan provinsi, kabupaten, dan kota agar tidak terjadi benturan. Justru kalau ada sinergi, gabungan kekuatan dari kabupaten dan kota akan menjadi lebih besar,” ujarnya.
Hadir langsung dalam Rakor, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghilangkan anggaran untuk pelayanan publik yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Banyak yang salah paham terhadap efisiensi ini. Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran layanan dasar. Yang harus dikurangi adalah pos-pos yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, konsultan, makan minum, dan pengadaan alat kantor,” ujar Bima Arya
Ia menekankan pemerintah daerah untuk benar-benar memahami prinsip efisiensi agar kebijakan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional.
Rakor yang digelar Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara tersebut, turut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se Sulut, Sekprov, para asisten dan Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Sulut, Sekretaris Kabupaten Kota se Sulut, Inspektorat, Kepala Badan Keuangan, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda se Sulawesi Utara.(Wan)
