BOLMONGRAYA,CO, SURABAYA – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengadakan bimbingan teknis (bimtek) di Kota Surabaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Fokus dari bimtek ini adalah standarisasi pengadaan barang dan jasa, yang dianggap krusial untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini melibatkan sejumlah pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN), dan tim teknis dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Buton Tengah.
Dalam pembukaannya, Pj Bupati Buton Tengah, Konstantinus Bukide, menegaskan bahwa bimtek di Surabaya dipilih karena kota ini dikenal memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang inovatif dan telah sukses menerapkan standarisasi pengadaan barang dan jasa secara optimal.
“Surabaya adalah salah satu kota yang telah berhasil menjalankan tata kelola pengadaan berbasis standar nasional. Kami belajar dari keberhasilan mereka agar dapat menerapkan hal serupa di Buton Tengah demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel,” kata Konstantinus.
Mengapa Standarisasi Pengadaan Penting?
Pengadaan barang dan jasa adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Standarisasi ini memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aturan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Dalam bimtek ini, peserta mendapatkan pembekalan mendalam tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta penggunaan teknologi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Surabaya, sebagai tuan rumah kegiatan, turut berbagi pengalaman dan praktik terbaik mereka dalam menerapkan pengadaan berbasis elektronik.
Salah satu sistem unggulan yang dipelajari delegasi Buton Tengah adalah e-Katalog, yang mempermudah pemerintah dalam memperoleh barang dan jasa dengan harga yang transparan dan kompetitif.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Buton Tengah menjelaskan bahwa standarisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko penyimpangan.
“Dengan memahami prosedur yang benar, kami bisa memastikan bahwa semua proses pengadaan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Meningkatkan Kapasitas ASN melalui Bimtek
Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengadaan. Peserta diajarkan bagaimana menyusun dokumen pengadaan yang benar, melakukan evaluasi penawaran secara obyektif, hingga mengelola kontrak sesuai standar.
Seorang peserta bimtek, Anita, yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah, mengaku sangat terbantu dengan pelatihan ini.
“Saya jadi lebih memahami langkah-langkah yang benar dalam pengadaan barang dan jasa. Pengetahuan ini akan membantu kami memastikan bahwa program-program di dinas berjalan sesuai perencanaan,” ujarnya.
Surabaya sebagai Inspirasi Tata Kelola Pengadaan
Delegasi Buton Tengah juga diajak mengunjungi fasilitas di Surabaya yang menjadi contoh implementasi pengadaan berbasis standar.
Salah satunya adalah Mal Pelayanan Publik Surabaya, di mana sistem pengadaan terintegrasi dengan layanan lainnya. Dengan melihat langsung cara kerja sistem ini, peserta diharapkan dapat mengadopsi metode serupa untuk diterapkan di Buton Tengah.
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dalam sambutannya menyatakan bahwa kunci keberhasilan pengadaan di Surabaya adalah sinergi antara pemerintah, teknologi, dan masyarakat.
“Kami memastikan seluruh proses pengadaan terpantau secara elektronik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi. Hal ini menciptakan kepercayaan sekaligus mendorong efisiensi,” katanya.
Harapan dan Implementasi di Buton Tengah
Setelah mengikuti bimbingan teknis di Surabaya, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berencana mengadopsi sejumlah praktik terbaik untuk diterapkan di daerahnya.
Fokus utama adalah membangun sistem pengadaan berbasis elektronik dan meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya akan menerapkan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aparatur memahami pentingnya akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Konstantinus.
Konstantinus juga menyampaikan bahwa bimtek ini hanyalah langkah awal. Evaluasi dan pelatihan lanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan program ini berjalan konsisten.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Buton Tengah sebagai contoh daerah dengan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Ini adalah investasi kami untuk masa depan,” pungkasnya.
Dengan inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimis dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat.
Reporter: Sadly
