BOLMONGRAYA.CO, BOLTARA – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, membuka secara resmi Rapat Kerja Perdana Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2026, bertempat di Lantai III Kantor Bupati, pada Selasa (05/01/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP, para narasumber, antara lain Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, Evan Nur Setya Hadi, S.STP., M.AP., serta Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN, Neny Rochany, S.Si.Apt.,M.Si. Hadir pula para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, dirut RS Pratama, kepala Puskesmas serta ASN.
Rapat awal tahun ini mengangkat tema “Penguatan Tatalaksana Organisasi, Efektivitas Struktur dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pencegahan Overlapping Tugas Individu dan Organisasi”.
Dalam sambutannya, Bupati Boltara juga menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025, yang nantinya menjadi landasan strategis utama pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Menurut Bupati, RPJMD tersebut harus dipahami sebagai suatu sistem kerja yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan program sektoral. Setiap perangkat daerah memiliki peran yang saling terkait dalam mencapai sasaran pembangunan yang sama.
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi awal RPJMD dan masa transisi strategis menuju akselerasi pembangunan, dengan tema Pemerataan Akses dan Penguatan Ekosistem.
“Empat prioritas RKPD 2026 harus menjadi dasar pembagian peran perangkat daerah, sehingga tidak ada lagi program yang berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan target makro daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta reformasi birokrasi,” terangnya.
Tahun 2026, kata Bupati, bukan merupakan tahun ekspansi program, melainkan tahun penataan. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan layanan dasar, pengendalian kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program.
“Oleh karena itu, penataan struktur organisasi, kejelasan fungsi, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan penggunaan anggaran,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa penguatan tata laksana organisasi, efektivitas struktur, serta pencegahan overlapping tugas merupakan kunci keberhasilan pembangunan tahun 2026.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran, setiap rupiah APBD harus diarahkan secara disiplin melalui pembagian peran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta koordinasi yang solid antarperangkat daerah,” ungkapnya.
Bupati berharap agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama, bergerak pada jalur yang searah, serta bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan, bukan semata-mata pada pelaksanaan kegiatan.
Penulis : Chan
