BOLMONGRAYA.CO BOLSEL – Wakil rakyat DPR-RI dari dapil Sulawesi Utara (Sulut) terus memberikan pelayanan bagi Bangsa khususnya dapil asalnya. Terbukti, Anggota Komisi V DPR-RI ini, Hi Herson Mayulu SIP terus mendorong dan mengawal pembangunan yang ada di Sulut, lewat rapat kerja di ruang Komisi V DPR RI Gedung Nusantara Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Rabu, 05 Februari 2020.
Mantan Bupati Bolsel dua periode ini dalam rapat kerja tersebut, pertama mengucapkan terima kasih kepada kedua Menteri ditambah 1 Wamen yang sudah hadir.
“Apresiasi kepada Kementerian dimana telah mengucurkan dana kurang lebih Rp 666 Miliar untuk dukungan pembangunan DSP Likupang,” ujar Politisi senior Sulut ini.
Di forum yang sama, Herson juga bertanya kepada Menteri Perhubungan untuk disektor perhubungan untuk mendukung DSP Likupang ada total anggaran sejumlah Rp 146 Miliar lebih untuk sektor darat, perkeretaapian, sektor laut dan udara.
Selain itu, perincian anggaran sebesar Rp 53 Miliar lebih di sektor udara untuk perluasan serta renovasi gedung PKP dan perpanjangan runway Bandara Naha Kabupaten Sangihe dan pekerjaan lanjutan tanah Bandara Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), untuk menopang DSP Likupang, serta pengerjaan lapisan landasan pacu runway Bandara Melongguane Talaud.
“Harapan kami peruntukan anggaran yang dimaksud dapat dialokasikan secara proporsional bagi pembangunan ketiga Bandara itu,”kata Politisi PDIP ini.
Herson juga menekankan, untuk Menteri PUPR terkait kebersihan dalam menopang industri wisata pada sektor kebersihan.
Dicontohkannya di Kota Manado ada pembangunan TPA regional yang sudah empat kali tender gagal terus.
“Toh kalau memang pengusaha disana tidak memenuhi secara teknis dan administrasinya mohon dipercepat pak,” katanya.
Herson juga mengingatkan terkait penyampaian Presiden Jokowi untuk perhambatan pertumbuhan ekonomi itu karena mandeknya anggaran seperti ini, tertahan di Kementerian.
“Dan itu sudah disinyalir oleh Kementerian keuangan tertahan sampai ke kabupaten kota,” ujarnya.
Oleh karena itu Komisi V ingin mendapatkan penjelasan dari kementerian terkait, sehingga mampu memberikan jawaban kepada teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Utara apakah akan ditender lagi.
Paisal Tuliabu
