BOLMONGRAYA.CO, BOLTIM – Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Bumdes, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Selasa, 06 April 2021 bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.
Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Sonny Warokka, didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Priyamos SH, serta menghadirkan salah satu perwakilan BPKP Sulut yakni Mudzakir.
Mudzakir menerangkan, Fokus BPKP di daerah adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dan desa. Untuk itu, Bumdes sebagai tulang punggung desa, BPKP memberikan konsultasi pengelolaan keuangan, salah satunya dengan membuat aplikasi sederhana, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
Baca Juga : Gelar FGD Kebudayaan Daerah, Tatong ajak Lestarikan Warisan Leluhur
“Diharapkan dengan kegiatan Bimtek ini, tata kelola keuangan BUMDes di Boltim akan lebih baik, yakni pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Mudzakir.
Sementara itu, Sekda Boltim lewat sambutan Bupati yang dibacakannya menghimbau, agar dengan adanya Bimtek tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, penataan administrasi yang baik, dan akuntabel. Sehingga mampu mengelola BUMDes menjadi motor utama penggerak majunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Tentunya yang terpenting adalah, BUMDes mampu menggali dan mengelola potensi yang ada di Desa. Sehingga mempunyai nilai ekonomis dan menghasilkan income yang besar bagi Desa itu sendiri,” harap Sekda.
Sekda menambahkan, BUMDes harus diperhatikan oleh seluruh Stakeholder, baik Pemerintah Desa maupun Daerah, apalagi pada tanggal 2 Februari kemarin telah diterbitkan PP Nomor 11 khusus mengatur BUMDes. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Pusat terhadap BUMDes, tentu sekaligus menjadi warning bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes untuk tidak main-main.
“Saya juga ingatkan kepada DPMD dan Inspektorat, serta seluruh tenaga pendamping Desa profesional, agar dapat melakukan pendampingan dan pengawasan, serta terus lakukan evaluasi atas pengelolaan BUMDes,” imbau Sekda.
Sekda juga berharap kepada seluruh peserta untuk serius dalam mengikuti Bimtek. Seluruh materi dari narasumber sebisa mungkin dipahami, dicerna dengan baik, dan diaplikasikan dalam pengelolaan BUMDes di Desa masing-masing.
“Jangan sampai acara ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa ada manfaat yang kita dapat khususnya tata kelola keuangan BUMDes,” kata Sekda menandaskan. (*)
