Minut–Benar-benar layak dan pantas. Kalimat ini tepat untuk disematkan kepada Bupati Minahasa Utara Joune Ganda. Pasalnya, kepala daerah di Kabupaten paling utara Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu didapuk menduduki posisi sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam pergantian antar waktu (PAW) sisa masa bakti 2021-2026.
“Saat ini keanggotaan APKASI terdiri dari 416 pemerintah kabupaten diseluruh Indonesia. Sementara APKASI menganut sistem stelsel pasif. Dimana seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia, termasuk kabupaten yang baru dimekarkan secara otomatis menjadi anggota APKASI,”kata Bupati Minut Joune Ganda, kepada media Jumat (14/4).
Kepala daerah peraih tiga gelar magister di Universitas Negeri terbaik di Indonesia itu menjelaskan, sebagai wadah pemerintah Kabupaten, APKASI memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah di tingkat Kabupaten berjalan dengan baik. Memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten.
“Kerja-kerja APKASI turut berkontribusi dan berpengaruh sangat signifikan bagi pemerintah pusat termasuk presiden, dalam mengambil dan memutuskan kebijakkan strategis baik politik, hukum dan sosial ekonomi. Secara umum APKASI memiliki banyak hal sebagai eksistensinya dalam membangun kemajuan daerah diseluruh Indonesia,”ujar JG sapaan akrabnya
Dirinya menguraikan sejumlah eksistensi itu seperti, mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah,
Fasilitator dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah kepada pemerintah. Kemudian, memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi ekonomi.
“APKASI juga dapat memfasilitasi pertukaran ide, informasi dan pengalaman antar pemerintah daerah. Mendorong promosi potensi daerah untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapai persaingan regional dan global. Selain itu APKASI bermitra dengan pemerintah dalam rangka diseminasi dan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan di bidang otonomi daerah,”sambungnya.
Selain itu, kegiatan hubungan kelembagaan yang dilakukan APKASI telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap program-program pembangunan nasional.
“Pada prinsipnya eksistensi APKASI setidaknya telah menjadi main resource bagi sejumlah lembaga penggiat otonomi daerah dalam memahami perkembangan dan pembangunan daerah,”tandas kepala daerah yang menjadi salah satu dari lima daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia.
Terkait terpilihnya sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan APKASI sisa masa bakti periode 2021-2026 itu dirinya berterima kasih serta mengapresiasi Dewan Pengurus APKASI yang telah mempercayakan ia dalam posisi tersebut. Tentunya kata dia, hal itu adalah satu wujud kepercayaan besar berskala nasional yang cukup berat. Menurutnya, bidang Politik dan Keamanan yang dipercayakan kepadanya merupakan bidang yang sangat strategis dalam satu organisasi para kepala daerah sekelas APKASI yang kini beranggotakan 412 orang itu.
“Bidang politik dan keamanan dituntut untuk mampu memberikan advis dan rekomendasi penting dan strategis bagi pemerintah pusat bahkan ke presiden dalam memutuskan kebijakan dan solusi berskala nasional terhadap sistem pemerintahan di negara ini,” tandas wakil ketua bidang Ekonomi DPD PDI Perjuangan Sulut itu.
Sebelumnya, Bupati Joune Ganda diangkat sebagai ketua bidang politik dan keamanan dalam PAW sisa masa bakti 2021-2026. Berdasarkan Surat Keputusan(SK) tertanggal 1 Maret 2023. Adapun penyerahan SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE (Bupati Dharmasraya) dan Sekjen
Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa)
diserahkan disela-sela kegiatan rapat Dewan Pengurus APKASI tahun 2023, yang dirangkaikan dengan silaturahmi ramadhan 1444 H di ballroom kantor APKASI pada tanggal 9 Maret 2023 lalu.(fjr)
