BOLMONGRAYA.CO, BOLTIM – Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Fuad Landjar, mengkritisi penerapan pembatasan aktivitas sosial di kabupaten Boltim. Menurutnya, ketika status warga yang terjangkit di daerah tetangga seperti Manado dan Kota Kotamobagu bertambah, Boltim harusnya lebih ketat lagi tingkat kewaspadaan.
“Ini malahan makin longgar menurut amatan saya. Warga jadi bebas berkeliaran siang malam di jalanan, aktivitas di pasar dan toko tetap seperti biasa. ASN (Aparatur Sipil Negara-red) luar daerah boleh keluar masuk perbatasan dengan bebas,” tegas Fuad.
Apalagi ketika Bupati Boltim Sehan Landjar, menelurkan kebijakan pemberian stimulan sembako bagi puluhan ribu kepala keluarga (KK) akibat pembatasan sosial, untuk warga yang menahan diri di rumah saja, justru semakin meningkat aktivitas warga.
“Saya lihat pemerintah daerah hingga desa, juga aparat keamanan baik TNI/Polri, terlalu longgar untuk menjaga kewaspadaan dan pencegahan kepada masyarakat. Begitu juga petugas yang ditempatkan di perbatasan, karena warga termasuk ASN yang harusnya jadi contoh bagi warga, masih bebas keluar masuk. Ini bisa berakibat buruk ke depan, karena kita terkesan meremehkan penyebaran Covid-19 ini,” ketus Ketua DPRD Boltim ini.
Menurut dia pula, akan menjadi program mubazir jika pemda mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk jaring pengaman sosial, membantu masyarakat terdampak Covid-19, tapi ternyata aktivitas malah semakin meningkat.
“Kami di legislatif menyetujui pergeseran anggaran untuk penanganan Corona, sekaligus bantuan sosial itu bagi warga yang terpaksa membatasi aktivitas sosialnya. Tapi fakta di lapangan, semua himbauan pemda yang Bupati turun langsung meminta warga tetap di rumah selama pandemi Corona ini, tidak dihiraukan. Warga dan ASN sama saja, tidak ada pengaruh yang signifikan. Jangan sampai pemerintah hanya memantik warga jadi malas dengan bantuan sosial, sementara tidak ada pengaruh berarti untuk menangkal virus,” ujar Fuad lagi.
“Kalau sampai Boltim pecah kasus Corona, berarti semua upaya pemda termasuk Bupati dan jajaran, adalah sebuah kesia-siaan. Kita ambil contoh daerah lain yang bantuan sembako dari pemda tidak ada. Kecuali program pemerintah pusat saja. Warganya begitu dibatasi aktivitas, di pasar, pertokoan, diberlakukan jam khusus. Masjid Gereja ditutup, warganya tak bisa beribadah kecuali di rumah dan komunitas tertentu. Malah kita di Boltim, semua disediakan pemerintah, tapi warganya tak patuh. ASN yang harus jadi contoh, malahan jadi berpotensi kurir pembawa virus karena bisa bolak-balik perbatasan setiap hari,” tegas Fuad Landjar.
Sebelumnya, satgas penanggulangan Covid-19 Sulawesi Utara, melalui juru bicara Steven Dandel, menyatakan kasus Covid-19 di Sulut pada Jumat (8/5) meningkat jadi 47 kasus dari sebelumnya bertahan 45. Ini karena bertambahnya dua pasien positif Corona dari Manado satu orang, dan Kotamobagu 1 orang. Kotamobagu juga dinyatakan sebagai daerah transmisi lokal penyebaran virus Covid-19 akibat ketambahan 1 kasus kini menjadi total 7 orang pasien positif.
***
