Pemerintah Kabupaten Bolsel melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Menggelar sosialisasi Pemetaan Data Tenaga non ASN dan Rekon Data Tenaga non ASN Lintas OPD, Rabu 14 September 2022.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Herson Mayulu, Lantai 3 Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid.
Kegiatan dimulai dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong.
Menurut Ahmadi, sosialisasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut surat Kementerian PAN-RB kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia bulan Juli 2022, terkait pemetaan dan pendataan pegawai non ASN.
“Setelah hampir 1 bulan kami bersama pimpinan daerah memverifikasi data Non ASN yang masuk, maka Alhamdulillah per tanggal 31 Agustus 2022, telah terdata sebanyak 1.465 tenaga Non ASN di lingkungan Pemkab Bolsel,” katanya.
Lanjutnya, tujuan diundangnya seluruh tenaga Non ASN pada hari ini, adalah untuk mencocokkan data yang dimasukkan ke BKPSDM agar sama dengan yang ada di dinas masing-masing.
“Jadi setelah ini, jika ada jumlah yang tidak cocok agar langsung diklarifikasi ke kami,” terangnya.
Sementara itu, Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid mengatakan, jumlah THL atau tenaga Non ASN di Pemkab Bolsel sudah sangat banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
Karenanya, diperlukan pemetaan dan pendataan kembali sesuai petunjuk Kementerian PAN-RB.
“Saya dan Pak Bupati sangat mementingkan kesejahteraan teman-teman Non ASN, jadi mohon agar tetap dapat berdiri di barisan yang sama dengan kami,” ujar Wabup.
Wabup juga mengimbau kepada THL atau Non ASN agar serius mengurus pendataan ini dan jangan remehkan hal ini, karena masih banyak yang belum memasukkan data.
“Maksud pertemuan ini adalah untuk mensosialisasikan pendataan dan pemetaan tenaga Non ASN. Jadi, kami himbau Bapak Ibu agar memasukkan data yang benar. Karena jika tidak sesuai akan tertolak oleh sistem,” tambahnya.
Untuk itu, Wabup mengingatkan kepada tenaga Non ASN rajinlah berkoordinasi dengan BKPSDM karena nanti akan ada aplikasi yang harus diinput masing-masing.
“Syaratnya yang masuk dalam pendataan ini adalah Tenaga Non ASN dan Kategori 2 yang masih aktif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan itu tidak termasuk tenaga kebersihan, penjaga kantor, dan sopir,” jelas Deddy.
Wabup juga menerangkan tenaga Non ASN yang diminta hadir ini bukan dimaksudkan untuk direkrut sebagai PPPK, karena perekrutan PPPK itu merupakan proses terpisah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
“Alhamdulillah tahun 2022 ini kita mendapat jatah PPPK sebanyak 287 formasi untuk Guru dan Kesehatan. Jadi, teman-teman Non ASN yang berminat mengisi formasi tersebut agar mulai saat ini rajin belajar dan mempersiapkan diri mengikuti ujian CAT PPPK nanti,” tutup Wabup Bolsel.
Turut hadir dalam sosialisasi ini, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muh. Suja Alamri, jajaran Staf Ahli dan pimpinan perangkat daerah, serta para tenaga Non ASN lingkup Pemkab Bolsel.
Advertorial
