DPRD Kota Kotamobagu, Rabu 20 April 2022, menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Pemkot Kotamobagu dan mahasiswa (Cipayung Plus), Rabu, 20 April 2022.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syarifuddin Mokodongan didampingi Ketua Komisi II, Jusran Deby Mokolanot ini, diikuti sejumlah wakil rakyat diantaranya Suryadi Baso, Abas Limbalo, Yossi Samad, Regie Manoppo, Begie Gobel.
Selain itu, agenda ini juga dihadiri Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Satpol-PP dan Damkar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Bapelitbangda, serta para aktivis mahasiswa yang tergabung pada Kelompok Cipayung Plus (PMII, HMI, IMM, GMKI, GMNI dan lainnya).
Dalam RDP yang membahas aspirasi mahasiswa terkait dengan melambungnya harga minyak goreng, kenaikan PPN, naiknya harga BBM jenis Pertalite, yang imbasnya pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat ini, dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kotamobagu.
“Kami mempertanyakan kepada pemerintah Kotamobagu dalam hal ini, dinas terkait soal kenaikan harga minyak goreng, PPN dan lainnya yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, apalagi ada sejumlah bahan yang menjadi langkah dipasaran,” ujar Ketua Umum PMII Bolmong, Raju Lasabang, didampingi Ketum IMM, GMKI, GMNI, HMI.
Kepala Disdagkop-UKM Kotamobagu, Ariono Potabuga mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan harga dan ketersedian bahan pokok di Kota Kotamobagu, termasuk minyak goreng.
“Kami terus memantau ketersedian bahan pokok di Kota Kotamobagu, dan untuk persoalan harga minyak goreng ini, merupakan harga pasar, dimana harga minyak goreng kemasan yang merupakan produk pabrikan berkisar di antara Rp 25-27 ribu per liternya,” tutur Ariono Potabuga.
“Untuk kebutuhan akan BBM dan Gas di Kota Kotamobagu, kami telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk penambahan kuota pasokan di bulan suci Ramadhan hingga lebaran,” kata Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kotamobagu.
“Terkait dengan kenaikan PPN, itu merupakan ranah dari pusat. Kt di daerah tinggal mengikutinya dan kalau tidak salah setiap beberapa tahun (3-5 tahun) akan ada kenaikan PPN,” jelas Kepala BPKD Kotamobagu, Sugiarto Yunus.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Syarifuddin Mokodongan, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, untuk hadir ditengah-tengah persoalan ini.
“Pemerintah harus hadir ditengah-tengah kesulitan hari ini, bagaimana caranya agar ketersediaan bahan pokok harus tersedia, menekan harga dengan salah satu cara sering melaksanakan operasi berkelanjutan,” ujar politisi Partai Nasdem ini.
Adertorial
