BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu sedikitnya menyiapkan 8 program prioritas pembangunan di tahun 2021. Yakni, dengan melihat isu-isu strategis dan dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.
Hal tersebut, diungkapkan Wali Kota Ir Hj Tatong Bara ketika menyampaikan nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021, Selasa, 20 Oktober 2021 lalu.
“Prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), serta untuk penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sehingga, diharapkan dapat terlaksana kesinambungan program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah,” ujar Tatong.
Tatong menyampaikan, KUA-PPAS Tahun 2021 pada rapat paripurna itu, juga merupakan upaya dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang terarah serta sistematis.
“Di mana semua itu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel,” kata Tatong.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kotamobagu menggelar rapat paripurna tingkat I KUA-PPAS APBD Tahun 2021, Selasa (20/10) lalu. Rapat paripurna yang dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) masa pandemi ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Meiddy Makalalag ST.
Akan halnya peserta rapat paripurna, terpisah dalam dua kelompok besar. Yaitu, hadir secara fisik di dalam ruang rapat paripurna DPRD Kotamobagu, serta Sebagian lainnya mengikuti rapat lewat virtual atau fasilitas zoom meeting. Wali Kota Tatong Bara ikut secara virtual, sedangkan Wakil Walikota (Wawali) Nayodo Koerniawan SH hadir langsung di gedung DPRD, di Jalan Paloko Kinalang.
Berikut 8 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2021.
- Pertumbuhan ekonomi.
- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan.
- Peningkatan infrastruktur pariwisata, kebudayaan dan daya saing daerah.
- Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
- Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Reformasi birokrasi.
- Keadilan dan kesetaraan gender.
*/Red
