BOLMONGRAYA.CO, BOLSEL – Dewan Kabupaten (Dekab), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mengelar rapat paripurna tahap II atas Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ), kepala daerah tahun 2019, berlangsung Jumat, 08 Mei 2020 di ruangan paripurna DPRD Bolsel.
Paripurna tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat panitia khusus tentang LKPJ kepala daerah tahun 2019.
Ketua DPRD Ir Arifin Olii didampingi Wakil Ketua II, Hartati Badu bertindak sebagai pimpinan sidang, serta dihadiri 9 anggota DPRD, Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru SPt, Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy S.STP, Asisten I dan II, Sekwan DPRD, Pimpinan OPD dan ASN lingkup pemda Bolsel.
Zulkarnain Kamaru SAg, dalam laporan Pansus menyampaikan, ada beberapa poin penting mengenai arah kebijakan dan program pembangunan daerah, seperti persoalan indeks pembangunan manusia (IPM), terutama bidang pendidikan agar lebih diprioritaskan kepada putra-putra daerah untuk mendapatkan beasiswa S1 dan S2.
“Beasiswa untuk pendidikan harus lebih menjadi perhatian serius untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Zulkarnain Kamaru Ketua Komisi II DPRD Bolsel.
Lanjutnya, setiap SKPD harus melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif agar lebih membantu masyarakat.
“Begitu juga RSUD dalam memberikan pelayanan pada masyarakat lebih ditingkatkan, untuk ambulance kalau bisa diupayakan di gratiskan untuk pasien yang menggunakan BPJS bersubsidi,” kata Zurkarnain yang juga Ketua NU Bolsel.
Sementara itu, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt menyampaikan perubahan postif yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2009, telah membawah daerah berdiri sejajar dengan Kabupaten/Kota lain.
“Pemda Bolsel salah satu daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK RI) selama lima tahun terakhir,” ungkap Bupati Bolsel.
Lanjut Bupati, Penyusunan LKPJ tahun 2019 menekankan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi kinerja urusan pemerintahan daerah.
“Capain kinerja Pemda dijabarkan dalam LKPJ ini merupakan koordinasi kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemda, DPRD, tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Bupati.
Tak hanya itu saja, ia berikan apresiasi kepada panitia khusus DPRD telah bekerja intens dan maksimal dalam mengevaluasi LKPJ tahun 2019.
“Atas nama pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berinteraksi demi kepentingan pembangunan. Apapun bentuk dukungan yang disampaikan, saya pandang sebagai upaya konstruktif dalam semangat membangun daerah,” tutup Iskandar Kamaru.
Advertorial
