BOLMONGRAYA.CO, BOLTIM– Kebijakan pro rakyat menjadi alasan utama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oscar Manoppo dan Argo Sumaiku (OPPO-ARGO) untuk maju dan bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Mengusung visi Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Boltim Sejahtera Berkelanjutan, paslon OPPO-ARGO fokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui sektor pertambangan rakyat.
Menurut bakal calon Bupati Boltim Oscar Manoppo, Kabupaten Boltim kaya dengan sumber daya alam pertambangan di beberapa titik. Penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar itu 38 persen dari pertambangan, maka sektor tersebut menjadi prioritas pasangannya jika diberikan kesempatan masyarakat terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.
“Sektor ini prioritas bagi visi misi kami, insyaallah ke depan nanti kami akan melakukan upaya untuk mengajukan izin wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk masyarakat Boltim sehingga masyarakat tidak takut lagi dan aman saat bekerja di pertambangan karena memiliki payung hukum. Kami akan berusaha beberapa titik pertambangan di Boltim kami akan bayar untuk WPR, karena jujur selama ini kita pemilik lahan tapi seperti maling di negeri sendiri,” ungkap Oscar didampingi Argo Sumaiku, dalam Konferensi Pers usai pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Boltim, Rabu 28 Agustus 2024.
Selain sektor pertambangan rakyat, peningkatan indeks pendidikan dan pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Boltim juga tidak luput dari perhatian paslon yang diusung Partai Demokrat tersebut.
Oscar mengatakan, jika terpilih nanti, dirinya bersama Argo Sumaiku akan mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini lanjutnya sebagai tindaklanjut mandatory spending pendidikan yang diamanatkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
“Mandatorium undang-undang, pendidikan itu 20 persen dari total APBD maka dialokasikan untuk pendidikan, baik untuk peningkatan kualitas tenaga kependidikan hingga yang berhubungan dengan sarana prasarana sekolah,” ujarnya.
Demikian halnya menyangkut jaminan kesehatan BPJS bagi masyarakat, menurutnya sesuai mandatorium maka harus mencapai UHC di atas angka 95 persen.
“Ini artinya masyarakat Boltim harus masuk dalam struktur APBD dan Pemda harus menganggarkan itu. Olehnya, ke depan jika kami terpilih maka Perda retribusi untuk pengobatan di Puskesmas yang saat ini berlaku, akan kami hapus karena daerah bukan untuk mencari keuntungan. Pun halnya di rumah sakit yang lalu gratis namun belakangan diperdakan lagi berbayar, insyaallah akan kami gratiskan kembali lagi untuk masyarakat,” tuturnya.
Oscar menambahkan, 31 ribu masyarakat Boltim yang memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBN, 7 ribu diantaranya dikurangi. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian OPPO-ARGO nanti.
“Karena 7 Ribu ini dikurangi maka nantinya menjadi perhatian kami untuk di alihkan ke APBD, jika masyarakat yang tidak tercover karena dikurangi maka daerah harus mengakomodir pada APBD berjalan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang ke rumah sakit atau puskesmas tidak dilayani karena tidak memiliki BPJS. Insyaallah ke depan akan kami lakukan, karena menjadi seorang pemimpin itu bagaimana dia mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Hendrawan Madjahia
