BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU– Penjabat Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024.
Rakor yang diikuti secara daring dari ruang kerja Wali Kota Kotamobagu ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, Senin (22/4/2024).
Sekda Kotamobagu sekaligus Ketua TPID Kotamobagu Sofyan Mokoginta mengatakan, dalam kesempatan rakor tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu dalam hal ini wali kota memaparkan kondisi inflasi daerah Kota Kotamobagu.
“Kalau dilihat, Kota Kotamobagu kondisi terakhir berada di antara inflasi tertinggi dan terendah. Artinya kita masih di bawah provinsi dan diatasnya nasional,” ujar Sofyan, ditemui di ruang kerjanya usai mengikuti rakor.
Dikatakannya, lewat rakor yang digelar, pemerintah pusat merekomendasikan agar daerah melakukan upaya konkrit yang berkelanjutan, bukan sekedar penanganan jangka pendek seperti operasi pasar, sidak distributor dan lain sebagainya.
“Daerah ditekankan harus ada upaya penanganan jangka panjang. Jangan sifatnya sementara, ada lonjakan harga baru diintervensi. Kemudian menghadapi panen raya, di situ juga kita intervensi agar komoditi penyumbang inflasi tidak sampai dijual ke luar daerah,” ungkapnya.
Masih menurut Sofyan, untuk penanganan jangka panjang ini, Pemerintah Kota Kotamobagu lewat Tim TPID sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan inflasi.
“Untuk jangka panjangnya, dalam waktu dekat Pemkot Kotamobagu akan menandatangani Memorandum of Understanding dengan daerah tetangga yakni Bolsel dan Boltim terkait ketersediaan pasokan komoditi, karena memang sebelumnya sudah dilakukan penjajakan. Upaya lainnya yakni intervensi peningkatan produksi lewat dorongan penanaman sejumlah komoditi terutama komoditi penyumbang inflasi pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan,” tuturnya.
Ditambahkannya, dalam upaya pengendalian inflasi ini, pemerintah daerah melalui TPID harus bisa menjaga keseimbangan. Artinya, pemerintah harus menjaga harga komoditi agar tidak terjun bebas karena akan berefek kepada para petani.
“Kenapa pengendalian inflasi? agar supaya harga tidak terjun bebas, karena kalau harga terjun bebas kasihan petani. Jadi dalam hal pengendalian inflasi ini, bagaimana bisa menjaga keseimbangan nilai tukar petani bertambah namun masyarakat tidak terbebani dengan harga komoditi hasil pertanian,” pungkasnya.
Penulis: Hendrawan Madjahia
