BOLMONGRAYA.CO, BUTON TENGAH — Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai melakukan pemeriksaan mendalam mengenai realisasi belanja daerah di Kabupaten Buton Tengah, Kamis, (09/11/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, Konstantinus Bukide, mengatakan, hadirnya tim pemeriksa keuangan (BPK) di Buton Tengah merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya.
“Jadi mereka (tim BPK) ini masuk di pemeriksaan terinci namanya. Lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan dua bulan lalu,” ujar Konstantinus sewaktu dikonfirmasi usai memimpin rapat koordinasi bersama tim BPK dan seluruh OPD.
Konstantinus menguraikan bahwa pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK di Buton Tengah saat ini sifatnya lebih mendalam dan terperinci.
“Kalau di ibaratkan orang menyelam lebih jauh lagi masuk. Kalau pemeriksaan pendahuluan itu kan, kayak dia teropong-teropong saja dari koli-koli. Pemeriksaan terinci ini nanti mereka akan masuk kedalam,” urai Konstantinus menganalogikan itu.
Dengan begitu, Konstantinus meminta kepada seluruh OPD untuk mempersiapkan diri. Begitupun para penyedia maupun konsultan agar tak melakukan perjalanan keluar daerah selama pemeriksaan terperinci digelar.
“Makanya tadi saya minta semua komponen yang terkait PA, KPA, PPK nya kemudian utamanya penyedia dan para konsultan, yah stanby,” pinta Konstantinus.
“Kalau ko ada misalnya rapat yang harus diikuti misalnya di luar daerah yah, izin kepada ketua tim. Supaya misalnya ada bentrokan jadwal dengan kegiatan rapat itu yah nanti tim BPK bisa menyesuaikan,” sambungnya.
Konstantinus pun menuturkan, jika para OPD, penyedia, serta konsultan tak mengikuti arahan tersebut akan berdampak negatif pada yang bersangkutan serta sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK nantinya.
“Tentu kalau misalnya kita sudah minta begitu dan mereka terkesan mau mengabaikan itu yah ini, oleh tim akan menilai itu bahwa ada sesuatu disitu,” tutur Sekda.
“Makanya saya dorong supaya mereka terbuka semua. Data, informasi, dokumen yang dibutuhkan serahkan. Karena BPK ini kan, diibaratkan mereka juru potret. Jadi kalau semua terkait dokumen tidak selengkap yang seharusnya diserahkan, mereka hanya memotret yang sepotong itu,” tambahnya.
Konstan pun berpesan kepada Dinas atau OPD yang memiliki belanja modal cukup besar seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum agar mempersiapkan semua dokumen, dan informasi.
Sekda juga meminta kepada OPD tersebut untuk memerintahkan kepada para penyedia dan konsultan agar tetap ditempat selama proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK berlangsung.
“Ketika tim mau melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan mereka itu, mereka dampingi. Dan itu jauh lebih baik dibanding dia lari-lari. Kalau lari-lari itu pasti langsung dicatat berarti ini ada masalah ini. Dan saya tidak inginkan ada yang seperti itu,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Sadly
