BOLMONGRAYA.CO, KOTAMOBAGU – Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (AMABOM) sukses menggelar pelaksanaan musyawara besar atau Bakid Moloben ke-II Dewan Adat se Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Kotamobagu 30 Juni hingga 2 Juli 2023 ini, mengusung tema Peran Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Adat dan Budaya Bolaang Mongondow.
Ketua AMABOM, Jemmi A. Lantong, dalam sambutannya pada puncak pelaksanaan kegiatan menyampaikan, Bakid Moloben merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam rangka membahas keberlangsungan AMABOM, mulai dari penetapan Dewan Adat AMABOM Raya, pengurus harian, penetapan AD-ART program kerja hingga rekomendasi dan resolusi serta perumusan peraturan adat yang akan dijadikan sebagai referensi utama pelaksanaan adat di wilayah Bolaang Mongondow Raya seperti adat perkawinan, kelahiran, kematian, khitan, penobatan, pemberian gelar adat, penjemputan tamu hingga hukum adat.
Lanjutnya, AMABOM sebagai organisasi masyarakat adat yang mencakup 4 eks Swapraja yakni Kaidipang Besar, Bintauna, Bolaang Uki dan Mongondow merupakan sebuah organisasi adat yang telah lahir dan tumbuh berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, hingga pada tahun 1948 secara ikhlas dan sukarela menyatakan bergabung dengan NKRI dan terbentuk satu daerah dengan nama Kabupaten Bolaang Mongondow.
“Oleh karena itu titipan leluhur dan pendahulu kita yang menjadikan Bolaang Mongondow dalam satu kesatuan tatanan adat yang di dalamnya terdapat 4 eks Swapraja haruslah kita bina terus menerus dan tidak boleh diintervensi siapapun dan oleh lembaga manapun karena adat bukanlah sub ordinat dari institusi manapun dan bukanlah sembarang diatur atau dikendalikan oleh siapapun,” tegasnya.
Ia pun berharap, posisi adat di tengah masyarakat secara sadar dan penuh tanggung jawab harus dipegang teguh, terlebih ditengah upaya kelompok atau person yang tidak bertanggung jawab memisahkan adat dan masyarakatnya. Bahkan ada upaya menempatkan adat sebagai organisasi seperti bunga bonsai yang dibiarkan hidup, namun terus dipangkas agar tidak bertumbuh menjadi besar.
“Padahal sesungguhnya, adat itu ada dan tetap di tempat yang agung dan tidak boleh menganggap bahwa adat Bolaang Mongondow Raya telah dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yang mekar hanyalah administrasi pemerintahan sedangkan adat tetap pada satu payung di bawah 4 eks Swapraja,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, adat dan budaya adalah jati diri sebuah peradaban di wilayah dan unsur pokoknya adalah bahasa, sehingga wajib untuk dijaga dan dilestarikan.
“Pertahanan terakhir sebuah budaya adalah bahasa. Hilangnya bahasa berarti hilanglah sebuah eksistensi adat. Oleh karena itu pula, di wilayah adat Bolaang Mongondow Raya harus dimulai dari memperkaya dan menempatkan bahasa daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi adat kita ke depan,” harapnya.
Diakhir sambutan, ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah di 5 Kabupaten/Kota se Bolaang Mongondow Raya yang telah turut serta mensukseskan kegiatan Bakid Moloben ke II.
“Atas nama pengurus AMABOM Raya, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah se Bolaang Mongondow Raya yang telah banyak membantu hingga acara ini dapat terlaksana dengan sukses,” tutupnya.
Kegiatan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Karo Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Abdullah Mokoginta, Kapolda Sulut diwakili Dirintelkam Kombes Pol Albert S. M. Sihombing, Ketua Dewan Adat Bolmong Raya Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan, Kepala Daerah dan pimpinan DPRD 5 kabupaten/kota se Bolmong Raya, Akademisi, Tokoh Adat, para Camat, Lurah/Sangadi serta Lembaga Adat se Bolaang Mongondow Raya.
Berikut sejumlah poin rekomendasi Bakid Moloben Ke-II:
1. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk pengesahan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (UUMA).
2. Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD se Bolaang Mongondow Raya (BMR) membuat PERDA tentang Lembaga dan Masyarakat Adat.
3. Mendesak kepada seluruh Pemerintah Kab/Kota se BMR segera melaksanakan Permendagri No. 52/2014 tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se BMR untuk menyediakan prosedur serta mekanisme bagi Masyarakat Adat untuk mendaftarkan wilayah adatnya, sebagai dasar bagi penyelesaian tumpang-tindih hak dan konflik kepemilikan yang terjadi selama ini.
5. Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat adat dim pengelolaan/pemanfaatan SDA (Pertambangan, Kehutanan & Kelautan) di wilayah adat se BMR.
6. Mendesak agar pemerintah segera membuat dan menyediakan mekanisme resolusi konflik terutama menghentikan upaya-upaya pemindahan hak atas wilayah adat melalui jual beli tanah adat.
7. Mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tentang konservasi (Taman Nasional BNW) yang tumpang tindih dengan wilayah adat dan memastikan akses Masyarakat Adat atas wilayah adatnya.
8. Mendesak Pemda se BMR untuk membangun kembali dan memelihara situs-situs dan artefak bersejarah di wilayah eks swapraja di BMR.
9. Mendesak pemerintah daerah se BMR untuk menerapkan muatan lokal penggunaan bahasa daerah pada Sekolah Dasar & Sekolah Menengah sebagai jati diri bangsa.
10. Mendesak pemerintah untuk membangun kembali dan merehabilitasi rumah-rumah adat yang terbakar di seluruh wilayah adat se BMR (masa permesta)
11. Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program pemberdayaan Masyarakat Adat di se BMR termasuk pelestarian budaya.
Editor: Hairun Laode
