MinutBOLMONGRAYA.co–Penguatan pengelolaan keuangan daerah terus digenjot Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Seluruh jajaran bagian perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan Badan Keuangan Pemkab Minut guna peningkatan kapasitas manajemen keuangan daerah.
Kegiatan dengan tema Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Utara yang digelar disalah satu hotel di jalan Soekarno, Desa Maumbi, Minahasa Utara itu Selasa (10/1) dibuka langsung Bupati Minut Joune Ganda yang diwakili Sekertaris Daerah (Sekda) Nofly Wowiling.
Dalam sambutannya Sekda Minut Nofly Wowiling mengatakan, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam satu aspek terkait masalah aset, semuanya harus tercatat sebagai sebuah laporan. Basisnya yang harus kuat adalah Orientasi kualitas. Kata mantan Kadis Pertanian Pemprov Sulut itu, forum pembinaan ini merupakan bentuk penyegaran, tentang bagaimana memberikan penguatan dari berbagai pemahaman yang baru.
“Pencapaian yang kita targetkan untuk dapat diraih adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya. Mengingat kabupaten minahasa utara diera kepemimpinan Bupati Joune J.E Ganda, SE, MAP dan Wakil Bupati Minasa Utara Kevin William Lotulung, SH, MH (JG-KWL) baru kali pertama mendapat WTP dari BPK pada 2021 lalu,” ujar Wowiling didampingi Kaban Keuangan Minut Carla Sigarlaki.
“Tentunya demi mewujudkan kami menargetkan guna dapat meraih WTP kedua kalinya. Tahun 2022 menjadi suatu tantangan yang dikatakan BPK adalah lebih mudah merebut daripada mempertahankan, jadi hal tersebut yang menjadi komitmen Pak Bupati, dan kami sebagai Sekda untuk dapat membackup serta mewujudkan,”sambung Wowiling.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring mengatakan, dalam perencanaan anggaran perlu ditekankan efisiensi. Hal itu lantaran jika suatu perencanaan kegiatan tidak mengedepankan efisiensi maka sesuatu yang direncakan tersebut tidak akan terkena dampak manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dengan kegiatan dapat mengubah pola-pola lama untuk pengelolaan keuangan daerah.
“Apalagi perencanaan realisasi anggaran harus disesuaikan dengan visi pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi nasional. Pengalaman saya banyak daerah justru malah mengakui kekurangan anggaran, jarang sekali ada daerah yang mengatakan bahwa kelebihan anggaran.
Itu berarti seluruh anggaran yang ada benar-benar sesuai dengan yang direncakan pada setiap tahun penganggaran pemerintah daerah. Dan itu bisa dikategorikan efisiensi anggaran,” terangnya.(fjr)
