BUPATI Bolaang Mongondow (Bolmong) Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, menerima kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI), Hasto Wardoyo, yang didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw, bertempat di rumah Dinas Bupati, Selasa 25 Mei 2021.
Yasti Dalam sambutannya mengatakan, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kepala BKKBN RI yang sudah berkenan melaksanakan kunjungan kerja di Bolmong.
“Terima kasih banyak, karena Di tengah kesibukan dan agenda kerja yang begitu padat, masih sempat bersilaturahmi dengan jajaran Pemerintah Bolmong dalam rangka membangun sinergitas dan koordinasi yang baik,” kata Yasti.
Di hadapan Kepala BKKBN Yasti sedikit menyampaikan terkait program kependudukan pembangunan keluarga melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
“Tahun 2021 Bolmong telah memasuki tahun ketiga untuk Lokasi khusus (Lokus) penurunan stunting. Sehingga, diharapkan di akhir RPJMN tahun 2024 nanti Bolmong sudah bebas dari permasalahan stunting,” kata Yasti.
Yasti menambahkan, angka stunting Bolmong di tahun 2020 kurang lebih ada 173. Dan saat ini, tinggal 87 anak penderita stunting.
“Artinya, sudah turun sebesar 50,58 persen, mudah-mudahan sesuai dengan target Nasional di tahun 2024 nanti, Bolmong bebas dari Stunting,” jelasnya lagi.
Ditempat yang sama Kepala BKKBN-RI, Hasto Wardoyo pada penyampaianya menjelaskan, BKKBN mengemban tugas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Pak Presiden memberikan nasehat kepada kami, agar tidak melakukan Business As Usual, dan jangan hanya sanding tapi harus delivered artinya setetes ataupun sekecil anggaran harus sampai pada rakyat,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan, anggaran yang dulu diberikan oleh BKKBN Pusat untuk pelayanan kontrasepsi untuk perwakilan BKKBN Provinsi, kita pindahkan ke Kabupaten Kota dalam hal ini setiap OPD KB terkait.
“Mulai dari anggaran penggerakan pelayanan kontrasepsi dan anggaran pelayanan lainnya dalam bentuk DAK fisik dan BOKB langsung kita serahkan ke instansi pemerintah daerah, supaya anggaran tersebut tepat sasaran,” kata Hasto.
Lanjut dia mengatakan, selain tugas untuk mengelola kasus stunting yg diberikan Presiden, peningkatan kualitas SDM juga harus lebih ditekankan.
“Untuk penangannya membutuhkan anggaran yang turun melalui DAK, yang langsung ke Daerah baik fisik maupun non fisik atau DOKB. Kemudian, kualitas SDM sangat penting untuk dijaga sejak lahir, sehingga Pemda terus mensosialisasikan stunting kepada masyarakat, ” jelasnya.
Diketahui, ciri-ciri anak yang stunting menurut Hasto yakni, memiliki 3 ciri-ciri, yang pertama pendek atau kerdil, kedua kecerdasannya dibawah rata-rata dan terakhir walaupun dia tua, mudah terkena penyakit seperti kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, tekanan darah tinggi dan penyakit kencing manis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bolmong, Yanny Ronny Tuuk, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Kapolres Bolmong AKBP Nova Irone Surentu dan unsur Forkopimda.
Advertorial
