BOLMONGRAYA.CO, BOLMONG – Wacana rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin nampak jelas.
Kejelasan tersebut, setelah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong menyatakan telah usai melakukan kajian nama-nama rotasi jabatan bagi Eselon III dan IV.
“Kajiannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu petunjuk pimpinan yakni Ibu Bupati untuk melaksanakan proses pelantikan,” kata Kepala BKPP Umarudin Amba, Senin, 18 Januari 2021.
Sementara itu jelasnya, untuk jabatan Eselon II, masih akan dilakukan job fit sebelum dilakukan roling.
“Kalau untuk Eselon II, harus dilakukan Job Fit terlebih dahulu, sedangkan yang akan di Job Fit ada 19 Dinas. Selanjutnya 13 jabatan akan dilelang. Intinya rolling bisa dilakukan kapan saja, kapanpun petunjuk pimpinan yakni Ibu Bupati, BKPP siap,” jelas Amba.
Amba juga menegaskan, persoalan mutasi ini menjadi kewenangan penuh dari Ibu Bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Rekomendasi dari KASN itu ada 19 jabatan Eselon II yang akan dilakukan Job Fit. Sementara untuk beberapa jabatan, memang tidak termasuk dalam rekomendasi yang diterbitkan KASN. Tetapi, semuanya kembali ke Ibu Bupati selaku user,” tuturnya.
Sebelumnya, wacana perombakan kabinet di lingkungan Pemkab Bolmong semakin menghangat. Banyak jabatan baik Eselon II, III dan IV diprediksi akan diisi oleh wajah baru.
Wacana tersebut hadir bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah penyederhanaan dan penambahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong pada tahun 2021 mendatang.
Sebut saja rencana akan dipisahnya Bagian Ekonomi Pembangunan menjadi dua bagian yakni Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) serta Bagian Administrasi Pembangunan. Sehingga dibutuhkan pengisian jabatan atas hadirnya OPD tersebut.
Tidak hanya itu, di sejumlah OPD akan ada penambahan nomenklatur struktur. Seperti di Inspektorat yang nantinya akan ketambahan Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi.
“Tahun 2021 ini, kita akan melakukan penyederhanaan struktur di 11 OPD. Serta ada juga sekitar lima OPD yang akan mengalami penambahan nomenklatur. Ini kita laksanakan sebagaimana target yang dimintakan pemerintah pusat, agar di tahun 2021 sudah bisa seratus persen struktur di semua Daerah,” jelas Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg), Irlansyah Mokodompit.
Yadi Bangol
