BOLMONGRAYA.CO, BOLMONG – Dinas Pendidikan (Dispen) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Workshop Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Satuan Pendidikan.
Sosialisasi tersebut menghadirkan para kepala sekolah, operator, serta bendahara mulai di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan Bolmong Renti Mokoginta mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka memberikan pemahaman pencegahan korupsi terkait pengelolaan keuangan di satuan pendidikan.
“Kita kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini dalam pengawalan program-program dan anggaran yang dikelola di setiap sekolah,” ungkap Renti, Kamis 16 Desember 2021.
Selain itu jelas Renti, sosialisasi ini sejalan dengan semangat dan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi sebagai program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang salah satu poinnya adalah integritas.
“Workshop yang dilaksanakan di satuan pendidikan ini, guna lebih menanamkan karakter dan budaya antikorupsi. Hal ini penting dalam memerangi terjadinya penyelewengan uang negara,” kata Renti.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bolmong, Taufik Jojang menyebut, workshop tersebut dilaksanakan secara bergilir setiap kecamatan.
“Kita mulai dari Kecamatan Lolayan, Passi Timur, Bilalang, Dumoga Bersatu,” jelasnya.
“Kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Lolak, Bolaang, Sang Tombolang, Passi Barat dan Bolaang Timur serta Poigar,” sambungnya.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotamobagu Arthur Piri menyampaikan, karakter dan budaya antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan.
Baca Juga : Wakili Bupati, Yanny Tuuk Buka Bimtek Penatausahaan Anggaran dan Akuntansi Pelaporan SIPD
Lanjutnya menjelaskan, pihaknya sepakat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan korupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih.
“Kejaksaan selalu terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari tingkat bawa yang ada di satuan pendidikan,” tuturnya.
Selain itu monitoring dan evaluasi penting dilakukan dalam penerapan tata kelola keuangan. Baik melakukan publikasi terhadap kepatuhan.
“Kita mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat,” ucapnya. (*)
