BOLMONGRAYA.CO, BOLMONG – Tokoh masyarakat Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusuf Mooduto angkat bicara terkait Video Deni Mokodompit yang di unggah di Facebook terkait Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR). Mooduto menilai, pernyataan Denny Mokodompit tersebut tendensius dan di anggapnya gagal paham.
Gagal Paham sebab Denny tidak mengetahui detail soal sejarah perjuangan PBMR. Apa terlebih pria yang kerap di sapa ustadz tersebut, telah menyebut beberapa tokoh politik bahkan nama Kepala Daerah di BMR melakukan konspirasi agar perjuangan PBMR tidak terlaksana.
Pernyataan Denny di video tersebut, pasca kunjungan kerja Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dengan Senator lainnya di Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dimana, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Ketua Presidium Pemekaran, Bapak Abdullah Mokoginta kembali menyerahkan proposal pemekaran kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Hal tersebut sebagai bahan DPD RI saat kunjungan kerja sekaligus untuk merefresh kembali bahwa ada aspirasi rakyat Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang hingga kini belum disetujui Pemerintah Pusat.
“Dalam postingan itu, Denny rupanya tidak paham dan saya nilai minin pengetahuan soal proses sejarah pembahasan undang-undang pemekaran di DPD RI. Dimana pada 2014 silam, PBMR masuk bersama tujuh Daerah lainnya yang akan dimekarkan, namun saat akan dibahas di DPR RI, timbul aksi protes warga Papua, yang menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu, mengeluarkan surat Moratorium soal pemekaran,” jelasnya.
Lanjut Mooduto mengatakan, pernyataan Denny Mokodompit lewat videonya, dinilai bodoh dan sesat, sebab runutan bagaimana perjuangan tokoh-tokoh politik yang menjabat Bupati dan Anggota DPR RI waktu itu, sehingga PBMR bisa masuk ke delapan daerah yang akan disahkan pada 2014 silam.
“Pernyataan Denny itu menunjukkan orang yang bodoh dan minim informasi soal perjuangan tokoh-tokoh politik Sulut soal PBMR di tingkat elit. Sehingga kenapa PBMR bisa masuk delapan daerah yang akan di mekarkan pada 2014 silam,” kata Yusuf Mooduto.
Sebagai orang yang dekat dengan sejumlah politisi, tentu belum pikun dan masih ingat sejarah singkat perjuangan PBMR sejak 2014 silam. Sebab ada beberapa politisi Sulut yang memang terlibat langsung dalam proses perjuangan tersebut. Sebut saja Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Olly Dondokambey saat itu masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XI juga duduk di Badan Anggaran (Banggar), Aditya Anugerah Moha (ADM) waktu itu masih duduk di Komisi II, Hi Herson Mayulu saat itu menjabat sebagai Bupati Bolsel, Salihi Mokodongan Bupati Bolmong, Tatong Bara Walikota Kotamobagu, dan Depri Pontoh Bupati Bolmut. Selain itu ketua panitia pemekaran Bapak Abdullah Mokoginta.
Atas semangat dan keinginan rakyat BMR itulah, para politisi Sulut kompak dan melakukan lobi ke tingkat elit. Bahkan beberapa Kepala Daerah patungan dana untuk membiayai operasional panitia.
“Jadi pernyataan Denny di video itu bahwa ada konspirasi para Kepala Daerah untuk menggagalkan PBMR, menggambarkan bahwa dia tidak tahu runutan sejarah dan proses perjuangan. Harus diakui bahwa kunjungan kerja Ketua DPD RI dan para Senator di Kotamobagu dan Bolaang Mongondow, mampu di manfaatkan. Bahwa ini ada aspirasi dari rakyat BMR yang sejak dulu belum terealisasi. Siapa tahu dari Proposal tersebut, DPD RI bisa memasukkan dalam rapat dan menyerahkan ke DPR RI untuk dijadikan Prolegnas. Atau bisa jadi Ketua DPD RI yang akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden, soal aspirasi rakyat BMR. Jadi jangan langsung mengkapling bahwa hanya kalian yang berjuang. Sekecil apapun bantuan dari rakyat BMR serta tokoh politik, itu adalah bentuk perjuangan,” tegas Mooduto.
Lebih lanjut Mooduto mengatakan, substansi yang disampaikan oleh ketiga Kepala Daerah dalam kunjungan Ketua DPD RI tersebut terlebih khusus Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, agar ketua DPD RI memberikan masukan dan usulan secara langsung kepada bapak Presiden agar mencabut Moratorium khusus pemekaran provinsi salah satu langkah yang bijak. Oleh karena itu, pernyataan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow kepada Ketua DPD RI, agar tidak banyak Daerah yang dimekarkan khususnya Kabupaten dan Kota, merupakan salah satu solusi.
“Kenapa hanya Propinsi?, Karena kepentingan kita adalah Provinsi BMR. Jadi jika pernyataan Denny bahwa PBMR tidak perlu dibahas lagi oleh DPD RI, itu sebenarnya sangat keliru. Sebab PBMR dan Daerah lainnya yang di usulkan, itu baru sebatas RUU. Tetap jika Moratorium itu dicabut, tetap akan kembali lagi dibahas oleh DPD RI dan DPR RI karena mengikuti aturan baru. Selain itu, Denny rupanya tidak paham substansi pertemuan Kepala Daerah dan DPD RI. Apa yang disampaikan kepada Ketua DPD RI tersebut, agar DPD RI bisa menyampaikan masukkan kepada Presiden, supaya moratorium DOB khusus Provinsi dicabut terkait kondisi fiskal,” tandasnya.
Diketahui pada kunjungan kerja DPD RI bersama rombongan Senator di BMR Selasa 10 November 2020 lalu, sejumlah harapan di sampaikan oleh Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Bolmong Utara Depri Pontoh. Ketiga Kepala Daerah tersebut, kembali menitipkan aspirasi rakyat BMR.
Saat penyampaian sambutan, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow tidak henti-hentinya menitipkan pesan agar cita-cita rakyat BMR untuk tetap mendapatkan pengawalan. Bahwa di bawah kepemimpinan Ketua DPD RI saat ini, bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo meski pada masa Pandemi dan kondisi fiskal saat ini.
” Saya yakin Pak Ketua DPD RI dan Senator, bisa mengawal aspirasi rakyat Bolaang Mongondow Raya, bahkan jika bertemu Pak Presiden, bisa menyampaikan secara langsung aspirasi kami rakyat BMR. Andai pemekaran terkendala dengan kondisi fiskal, sebaiknya pemekaran dicicil dulu, dan memprioritaskan untuk pemekaran provinsi, salah satunya adalah PBMR. Nanti untuk pemekaran kabupaten kota masuk tahap berikut,” sebut Yasti saat memberikan sambutan di hadapan Ketua DPD RI dan Senator lainnya.
Yasti mengatakan, kunjungan kerja tersebut di tanah totabuan adalah berkah bagi rakyat BMR. Karena perjuangan menjadikan BMR sebagai otonomi daerah bisa kembali dititipkan kepada Ketua DPD RI dan Senator lainnya.
“Dengan kunjungan kerja ini, mari kita doakan semoga PBMR bisa terwujud di tangan ketua DPD RI Bapak La Nyalla Mahmud Mattalitti dan empat Senator asal Sulut,” ungkapnya.
***
